IAIN Parepare Siap Hadapi Penyederhanaan Birokrasi
Humas IAIN Parepare — Reformasi birokrasi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah presiden Joko Widodo terus dijalankan. Wabah Covid -19 tidak menyurutkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyelesaikan program reformasinya. Salah satunya, program penyederhanaan birokrasi, yaitu pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Informasi yang kami himpun dari portal berita Kemenpan RB, Tjahjo Kumolo selaku Menpan RB menargetkan penyederhanaan birokrasi selesai akhir 2020.
Akselerasi penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap. Pertama, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kedua, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Ketiga, pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Keempat, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. Serta kelima adalah penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
Pegawai ASN IAIN Parepare dalam acara virtual
“Kementerian Agama RI telah mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi kepada Kemenpan RB hari ini,” kata Hj. Musyarrafah Amin. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sosialisasi tentang kebijakan reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai ASN IAIN Parepare secara virtual, Selasa, 30/6/2020. “Sebagai Satker dari Kemenag RI, kita sudah siap mengikuti program penyederhanaan birokrasi tersebut dan sekarang dalam posisi menunggu regulasinya seperti apa. Kita siap jalankan,” paparnya.
Kegiatan sosialisasi tentang reformasi birokrasi yang digelar hari ini merupakan upaya pimpinan, khususnya Kepala Biro AUAK agar pegawai ASN dalam lingkup IAIN Parepare dapat memahami dan siap melaksanakan program penyederhanaan birokrasi yang pasti berjalan tahun ini. Hj. Musyarrafah Amin meyakinkan para tenaga kependidikan bahwa program penyederhanaan birokrasi ini tidak akan merugikan siapa pun, baik dari sisi karir mau pun kesejahteraan.
Kepala Biro AUAK ini memberikan gambaran detail tentang reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan pemerintah. “Reformasi birokrasi ini merupakan salah satu visi Indonesia yang ditetapkan dalam pemerintahan Joko Widodo. Ada 2 program reformasi birokrasi, yaitu reformasi struktural dan reformasi mindset birokrasi. Reformasi struktural mengambil bentuk penyederhanaan dengan mengalihkan jabatan struktural ke fungsional. Tujuannya, agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, dan semakin lincah. Sementara mindset dan culture set birokrasi harus lebih adaftif, produktif, inovatif, dan kompetitif,” urainya.
Dalam menjalankan kebijakan reformasi birokrasi, pemerintah memiliki roadmap yang berjalan sejak 2010. “Jadi kita telah berjalan 10 tahun, lanjutnya, dan sekarang sudah berada pada periode ke – III (2020-2024), yaitu dynamic governace. Rule based bureaucracy adalah periode I (2010-2014) menjadi masa penyiapan dan perumusan regulasi dan tahap II (2014-2019) disebut performance based bureaucrasy yaitu penataan organisasi dan manajemen. Cita-cita ideal yang ingin diwujudkan dalam birokrasi adalah pemerintahan yang bebas korupsi, bebas pelanggaran, APBN/D yang baik, pelayanan dan program yang berjalan efektif, efesien, cepat dan tepat sasaran,” urai Hj. Musyarrafah Amin.
Menanggapi penjelasan ibu Kepala Biro AUAK dalam sosialisasi ini, Ishak yang menjabat Kasubbag Keuangan dan BMN menyatakan bahwa dirinya memperoleh pencerahan dan wawasan baru khususnya tentang reformasi birokrasi. “Akhirnya kami dapat memahami bahwa orientasi reformasi dan penyederhanaan birokrasi ini lebih berorientasi pada profesionalisme kerja ASN agar dapat bekerja lebih fokus, kreatif dan produktif,” katanya. Dia pun berharap agar zona integrasi yang menjadi bagian dalam reformasi birokrasi dapat terwujud dalam lingkungan kerja IAIN Parepare. Sementara Kabag AUK, Muh. Jafar mengirim catatan singkat via chat google meet dengan menulis “sami’na wa atha’na”. Pesan ini menjadi isarat bahwa dirinya siap menerima apa pun kebijakan pimpinan dalam penyederhanaan birokrasi ini.