Tim TIPD IAIN Parepare Ikut Pemetaan Sistem dan Informasi di Lombok
Humas IAIN Parepare— Bertempat di hotel Prime Park Hotel & Convention Lombok, IAIN Parepare yang diwakili oleh staff UPT TIPD dan staf Kepegawaian mengikuti kegiatan pemetaan sistem dan informasi.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Humas data dan Informasi Kementerian Agama tersebut berlangsung selama lima hari mulai 12 September sampai 16 September 2022.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discusion (FGD), dimana semua satker diberikan kesempatan untuk mempresentasikan semua sistem informasi yang telah dikembangkan, sedang proses pengembangan dan sistem yang akan dikembangkan.
Tim ahli IT dari Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian mereviu dan memberi tanggapan termasuk penilaian akhir terkait kelayakan aplikasi yang digunakan.
Wawan Kurniawan, salah satu staf Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) IAIN Parepare yang dihubungi via whatsapp mengatakan tidak ada kendala dalam proses pemetaan.
“Karena hampir semua layanan sudah terpetakan dengan baik serta terintegrasi dalam platform super apps sisfokampus,” ucapnya.
Tim teknis dari biro Humas Data dan Informasi (HDI) Kemenag RI sangat mengapresiasi model pengembangan aplikasi superapps Sisfokampus di IAIN Parepare yang mampu mengintegrasikan semua proses bisnis yang kompleks dari hulu sampai hilir. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru hingga pusat karir alumni.
“Seperti inilah harusnya aplikasi dikembangkan. Ke depannya juga harus satu pintu masuk aplikasi,“ ungkap ketua pranata komputer Kemenag yang akrab dipanggil Anton.
Tim ahli dari Kemenag menyayangkan banyaknya satker-satker besar yang menghabiskan anggaran untuk investasi infrastruktur server dan aplikasi miliaran rupiah tapi value yang bisa diberikan kepada bisnis satker sangat kecil dan tidak terintegrasi satu sama lain. Sehingga data yang dihasilkan kurang berkualitas.
Muhammad Satria Buana juga menambahkan salah satu fokus kegiatan kali ini adalah memastikan kebermanfaatan investasi teknologi informasi yang sebesar-besarnya dan memastikan semua aplikasi yang dikembangkan pada satuan kerja (satker) melalui assesmen unit atau departemen pengelola IT masing – masing satker. Sebelum dilaporkan ke Biro HDI dan diteruskan ke Kemenkominfo, Kemenkeu dan Memenpan RB. Rencananya, akhir bulan ini akan dilaksanakan pertemuan untuk pemaparan hasil pemetaan dan assesmen sistem informasi kepada seluruh Pimpinan satker, kepala biro dan kepala TIPD.
Dalam FGD tersebut, Kepala TIPD IAIN Parepare Sufyaldy juga mengikuti secara online.
“Seperti pada beberapa pertemuan sebelumnya, salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pengadaan dan implementasi aplikasi dan teknologi informasi di seluruh satker harus dilaporkan dan melalui proeses review dan rekomendasi dari Kementerian Kominfo, Kemenpan RB dan kementerian keuangan,” ucapnya
Lebih lanjut, Sufyaldy menjelaskan semua pengadaan aplikasi harus bisa dipetakan dan diselaraskan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arsitektur tersebut meliputi arsitektur bisnis, data, layanan, infrastruktur teknologi, aplikasi dan keamanan.
“Semua aplikasi yang mengelola data pemerintahan akan terus di assesmen kelayakannya, harus terus diupgrade keamanannya, misalkan frameworknya harus sesuai standar industri. Satker yang tidak mampu membangun datacenter yang berstandar iso, SNI 8799:2019, standar proteksi sistem informasi NFPA 75 dan standar lain yang dipersyaratkan oleh Kemkominfo ke depannya harus memindahkan sistem informasinya ke Pusat Data Nasional (PDN) yang sementara dibangun oleh Kemkominfo,” jelas Sufyaldi. (sf/alf)